KESALAHAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARA PEMKOT SURABAYA, PEMPROV JATIM DAN BNPB TERHADAP PERMOHONAN BANTUAN MOBIL PCR

          Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kinerja di dalam sebuah organ organisasi. Tidak sekedar hanya penyampaian pesan kepada orang lain, tetapi bagaimana komunikasi tersebut dapat membangun kepercayaan dan relasi yang baik pada sebuah struktur organisasi. Rubben dalam (Muhammad. 2001:3) memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif. Komunikasi adalah suatu proses melalui individu dalam hubungannya baik dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat, yang mana nantinya menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. 

          Pada sebuah teori komunikasi, terdapat diantaranya sebuah gaya komunikasi Upward Communicatio n,  atau Komunikasi ke atas (Upward Communication) menggambarkan gerakan pesan yang diawali dengan tingkat organisasi yang lebih rendah dan ditularkan ke tingkat yang otoritasnya lebih tinggi. Karyawan terlibat dalam komunikasi ke atas ketika mereka mengeluh tentang kondisi kerja ke supervisor, yang pada gilirannya melaporkan kekhawatiran mereka kepada manajemen yang lebih tinggi (Zalabak, 2006). Selain itu juga terdapat gaya Downward Communication atau Komunikasi ke bawah yang menggambarkan gerakan pesan dari seseorang dalam posisi otoritas yang lebih tinggi kepada kelompok bawahan. Hal ini ditandai oleh mereka dengan otoritas yang lebih tinggi mengembangkan pesan untuk mengirimkan kepada mereka yang otoritasnya lebih rendah, dengan kewenangan yang ditetapkan oleh rantai komando atau struktur formal organisasi (Zalabak, 2009). 

         Komunikasi Upward Communi-cation ini terjadi pada kasus kesalahan dalam komunikasi antara Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim dan BNPB. Dimana pada bulan Mei 2020 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Walikota Tri Rismaharini berkomunikasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo perihal permohonan bantuan Mobil PCR untuk diberikan ke Pemkot Surabaya. Pada pelaksanaanya, Walikota Surabaya tersebut langsung berkomunikasi melalui media seluler WhatsApp sebagai bentuk permohonan untuk meminta bantuan tersebut, pada proses komunikasi tersebut Ibu Risma panggilan akrab untuk Walikota Surabaya langsung melakukan kontak ke Kepala BNPB. Tindakan tersebut menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan bisa jadi juga sebagai kekeliruan ketika berkomunikasi di dalam sebuah budaya birokrasi.

          Dalam sebuah birokrasi, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat melakukan penyampaian sebuah maksud atau tujuan. Dalam hal ini, walikota bermaksud untuk meminta bantuan kepada Kepala BNPB sebagai sebuah Badan Hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden, otomatis badan tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding dengan pemerintah kota/kabupaten. Maka dari itu, komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Surabaya ini cenderung tidak tepat dan kurang baik dalam budaya berkomunikasi pada birokrasi. Dimana harusnya terdapat sebuah tahapan-tahapan yang wajib dilalui ketika ingin melakukam komunikasi dengan atasan atau pihak yang memiliki kedudukan diatasnya, apalagi menyangkut masalah pekerjaan penting di sebuah birokrasi. Seharusnya walikota berkomunikasi terlebih dahulu kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk aturan dalam komunikasi pada atasannya untuk berkoordinasi sebelum berkomunikasi langsung dengan Kepala BNPB. Karena dalam hal ini, status Walikota berada di bawah tanggung jawab Gubernur atau Pemerintah Provinsi sehingga harus berkoordinasi juga dengan atasannya. 

          Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Surabaya tersebut termasuk kedalam gaya Upward Communication, dimana sebuah komunikasi berlangsung dari bawah ke atas yang mana komunikasi ini harusnya memerlukan koordinasi terlebih dahulu. Dilansir pada laman TEMPO.CO bahwa Mobil PCR itu, menurut Risma, dibutuhkan karena ia ingin segera mengetahui hasilnya agar pasien yang positif bisa dikarantina untuk memutus rantai Covid-19. Doni pun menyanggupi dan akan mempercepat pengiriman alat tersebut. Pada percakapan berikutnya, Risma mengungkapkan kekecewaanya pada Doni karena mobil tersebut digeser ke Sidoarjo (Anton, 2020). Komunikasi Upward Communication yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ke BNPB ini merupakan sebuah gaya yang lazim dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada. Dimana komunikasi baik itu ke atas maupun kebawah merupakan sebuah bentuk koordinasi antar kedua belah pihak untuk menyampaikan pesan dan pada intinya untuk mencapai sebuah tujuan/kehendak yang ingin didapatkan. 

             Dalam kasus kesalahan penyam-paian komunikasi tersebut, dapat ditemukan sebuah titik temu, yaitu ketika terdapat permintaan secara langsung dari walikota ke Kepala BNPB yang mana harusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi diatas walikota yang bersangkutan. Sehingga kesalahan dan kurang koordinasi ini dapat diminimalisir dengan komunikasi yang terstruktur dan sesuai dengan aturan, apalagi dalam lingkup tatanan birokrasi. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk membangun sebuah komunikasi yang baik sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima ialah dengan memperhatikan kaidah atau tata cara yang telah ada dan mengikat sebelumnya. 

          Bentuk komunikasi ke atas maupun ke bawah ini merupakan sebuah bentuk atau gaya komunikasi yang memerlukan koordinasi dan pemahaman yang penting atas kedua belah pihak. Seperti terjadi pada kasus kesalahan komunikasi antara instansi pemerintah yang telah dibahas diatas tadi. Alangkah baiknya komunikasi dilaksanakan dengan adanya saling koordinasi dan juga melalui media-media yang seharusnya berlaku pada sebuah sistem birokrasi. Contohnya saja ketika Walikota Surabaya ingin meminta bantuan ke Kepala BNPB, dalam aturan birokrasi sepatutnya melakukan prosedur-prosedur yang semestinya seperti mengirim surat permohonan dahulu ke Gubernur selaku atasan, lalu juga melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi untuk bekerjasama meminta bantuan ke pusat atau dalam hal ini BNPB. Sehingga terjadinya kesalahan pada kasus mobil bantuan PCR ini dapat diminimalisir. 

DAFTAR PUSTAKA 

Aprianto, Anton. 2020. Polemik Mobil PCR di Surabaya: Risma Marah, Khofifah Sumringah. (Online). https://nasional.tempo.co/amp/1347803/polemik-mobil-pcr-di-surabaya-risma-marah-khofifah-sumringah. Diakses Pada 27 Januari 2021. 

Muhammad, Ami. 1989. Komunikasi Organisasi. Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi PLPTK. Jakarta. 5 1995. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Zalabak, P. S. 2009. Organizational Communication. (Seventh Edition). USA: Pearson Education.