ETIKA BIROKRASI

 

ETIKA BIROKRASI

Essai

Disusun Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Etika Administrasi B2

Dosen Pengampu:

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.

Disusun Oleh:

Mansyur Setiawan                 190910201048

  Putri Andriani Zulkarnaen     190910201048

Baiduri Zahra                          190910201064

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2021

          Etika Birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.

          Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Birokrasi sangat terpergantung dari seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sanksi apa yang akan diterapkan sangsi sosial moral ataukah sanksi hukum, semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat.

1.1.     Pengertian Etika Birokrasi 

Secara etismologis etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasan, adat. Etika berkaitan dengan proses yang menjelaskan apa yang benar dan yang salah dan menuntun kita bertindak berdasarkan apa yang kita anggap benar. Etika juga berkaitan dengan penggunaan nalar dalam menentukan suatu tindakan yang benar. Etika berusaha menentukan suatu standar moral. Moral berkaitan dengan praktek-praktek dan kegiatan-kegiatan yang dianggap benar atau salah. Moral juga berkaitan dengan nilainilai yang dicerminkan oleh praktek-praktek tersebut dan aturan-aturan yang menuntun pelaksanaan praktek-praktek tersebut dalam situasi tertentu (Sadhana, 2010). Menurut Ahman Amin etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Birokrasi dalam KBBI, didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh (pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan (jenjang jabatan. Hague, Harrop dan Breslin (1998) menyebutkan bahwa pengertian birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Lalu pendapat lainnya mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi dengan sebuat hierarki penggajian, pejabat tetap/penuh waktu yang menyusun rantai komando (Weber, 1978). 

Setelah memahami dan mengetahui pengertian masing-masing kata tentu kita dapat menyimpulkan sendiri pengertian etika birokrasi. Secara umum etika birokrasi memiliki arti tingkah laku maupun adat kebiasaan yang baik dan benar yang seharusnya dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Darwi (1999) mengartikan Etika Birokrasi adalah sebagai perangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. 

1.2. Pentingnya Etika dalam Birokrasi

            Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto menyebutkan bahwa pertama masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.

           Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi.

          Walaupun pengembangan etika birokrasi sangat penting bagi pengembangan birokrasi namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam pengembangan etika ,seperti terefleksikan dalam etika kedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.

          Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika Birokrasi menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi tiu sendiri yang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

1.3.     Contoh Penerapan Etika Birokrasi

          Dalam menjalankan roda birokrasi pada pemerintahan, seorang pegawai pemerintahan atau biasa disebut dengan aparatur sipil negara memiliki etika – etika yang harus dipegang dalam menjalankan tugasnya. Penerapan birokrasi yang baik juga dapat dilihat pada perilaku dan tindakan dari masing – masing aparatur sipil negaranya. Etika dalam hal menjalankan birokrasi merupakan point penting yang mesti diingat dan jadi pegangan oleh para perilaku birokrasi atau aparatur sipil negara ini. Etika birokrasi juga merupakan prinsip moral yang mengendalikan para aparatur sipil negara sehingga menjadikannya sebuah kebiasaan. Dari adanya etika birokrasi yang baik ini akan lebih mudah untuk menciptakan good governance pada pelayanan public. Adapun contoh dari penerapan etika birokrasi antara lain :

Bersikap ramah kepada masyarakat, sebagai pelayan public yang baik seorang aparatur sipil negara harus memiliki sikap yang ramah. 

Tidak membeda – bedakan, seorang pelayanan public dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membeda – bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Tanggap dan cepat, dalam melaksanakan pelayanan public seorang aparatur harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat, hal ini akan mempengaruhi bagaimana etika birokrasi berjalan dan dinilai.

Santun, seorang pelaya public harus memiliki sikap yang santun, tidak hanya kepada atasan melainkan kepada semua orang.

           Etika berkaitan dengan proses yang menjelaskan apa yang benar dan yang salah dan menuntun kita bertindak berdasarkan apa yang kita anggap benar. bahwa pengertian birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Secara umum etika birokrasi memiliki arti tingkah laku maupun adat kebiasaan yang baik dan benar yang seharusnya dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Etika Birokrasi menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi tiu sendiri yang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Muhammad, M. 2018. Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance). Sulawesi: Unimal Press.

Prof. Drs. H.A. Widjaja. 1997. Etika Pemerintahan, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara

https://www.dosenpendidikan.co.id/etikaadalah/#:~:text=Menurut%20Ahmad%20Amin.,yang%20seharusnya%20didilakukan%20oleh%20manusia.